Alasan Berdirinya Perusahaan Asing Di Indonesia Adalah – Sejak kepemimpinan Orde Baru, kebijakan di sektor pertambangan lebih diarahkan untuk menarik investor asing. Hal ini tercermin dari pengesahan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijakan keuangan dan pembangunan yang berbasis ekonomi.

Ketetapan MPRS menyatakan bahwa modal, teknologi, dan keahlian dari luar negeri dapat digunakan untuk mengolah potensi kekayaan alam untuk pembangunan Indonesia.

Alasan Berdirinya Perusahaan Asing Di Indonesia Adalah

Selain itu, melalui ketetapan MPRS ini, suatu kebijakan perekonomian dan pembangunan yang memerlukan penanaman modal asing, yaitu penanaman modal asing dengan tujuan utama percepatan perbaikan dan pembangunan perekonomian, pada akhirnya mempunyai landasan hukum.

Bisnis Di Batam: Panduan Pendaftaran Perusahaan

Tak hanya itu, terkait dengan kegiatan pertambangan yang sejatinya memerlukan subsidi modal besar, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1967 (UU Penanaman Modal Asing) dan UU No. 11, 1967. UU PMA juga menjadi titik awal masuknya investasi asing ke Indonesia.

Menyusul pengesahan UU PMA, Perjanjian Kerja Penanaman Modal Asing (FAO) yang pertama ditandatangani pada tanggal 5 April 1967, antara Freeport Sulphur Company milik Amerika (FCS/PT. Freeport Indonesia. Inc) dan Perusahaan Antar Negara Indonesia.

Tercatat pula, setidaknya 16 perusahaan pertambangan asing telah menandatangani kontrak kerja pada periode 1967-1972. Beberapa perusahaan pertambangan asing terkemuka yang masuk antara lain ALCOA, Bilton Mij, INCO, Kennecott dan US Steel. Total penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia berjumlah 2.488,4 juta dollar AS.

Baca Juga  Berikut Ini Yang Tidak Termasuk Ciri-ciri Tanda Diatonis Minor Adalah

Masuknya investor asing yang menguasai sektor pertambangan juga menjadi awal terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia. Seperti halnya di Papua, pembukaan tambang melalui Freeport menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Hutan yang tidak pernah terjamah industrialisasi kini menjadi lokasi penambangan dan pemukiman pertambangan. Sungai yang dulunya menjadi sumber penghidupan masyarakat adat Papua, kini tercemar hingga 300.000 ton limbah pertambangan setiap harinya.

Jasa Pendirian Pma: Sejak Tahun 2002

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta asing juga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar tambang yang masih berlanjut hingga saat ini.

Pada tahun yang sama setelah UU PMA disahkan, Pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 1967 yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang pertambangan. Berdasarkan undang-undang ini, negara mempunyai hak penuh untuk memberikan izin kepada perorangan dan perusahaan untuk menambang seluruh sumber daya mineral.

Akibat dari undang-undang baru ini adalah hilangnya hak masyarakat atas tanah dan tuntutan penggunaannya, termasuk tanah dan tanah, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Selain ketidakadilan hak atas tanah dan pemanfaatannya, banyak perusahaan yang telah memperoleh izin untuk mengekstraksi sumber daya mineral tidak mengikuti hukum reklamasi lahan bekas pertambangan.

Tahapan Mendirikan Perusahaan: Ada 8 Yang Harus Dijalani

Misalnya, perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah secara terang-terangan melanggar Pasal 30 Undang-undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, yang dengan jelas menyatakan: “Apabila pertambangan dan penggalian di tempat pekerjaan dihentikan, maka pemilik usaha pertambangan yang bersangkutan terikat untuk mengembalikan tanah tersebut

UU Nomor 11 Tahun 1967 terjadi karena pemerintah tidak memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan pertambangan yang terbukti salah. Sejak munculnya perusahaan pertambangan, lahan bekas pertambangan umumnya dibiarkan terbuka dan berubah menjadi danau beracun. Banyak lubang bekas tambang yang direhabilitasi tidak sepenuhnya diperbaiki dan dibiarkan dalam kondisi yang memprihatinkan.

Baca Juga  Naon Sababna Baheula Mah Mawa Nu Gering Make Jampana

Mengenai jenis kontrak dan izin pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur setidaknya 5 hal, yaitu:

Selain persoalan lingkungan hidup, masyarakat juga punya kekhawatiran lain terkait regulasi pertambangan di era Orde Baru. Masalah ini tidak lain adalah konsep kriminal.

Nasionalisasi Tambang Asing

UU Minerba jelas-jelas mengecualikan hak masyarakat untuk mengambil bahan di wilayahnya sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 32. Pasal 11 Tahun 1967 yang menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak sepuluh ribu rupee, barangsiapa mempunyai hak atas tanah, menghalangi kegiatan penambangan yang sah atau mengganggunya.”

Rumokoy K.Nike. 2016. Pelanggaran Hukum Penggunaan Minyak dan Gas Bumi Tidak Sah (MIGAS) di Yurisdiksi Pertambangan Indonesia.

Banka Belitung Kepulauan mendesak Menteri ESDM membatalkan IUP PT Timah di desa Pissir-Si Batu Beriga pada Minggu 12 Mei 2024