Kota A Memiliki 500 Pemilih – Komisi Air RDP II DPR RI bersama Kemendagri dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Batavia, Rabu, 3 Juni 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

Batavia, Bawaslu – Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP terdiri dari jumlah pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 500 orang. Pilkada 2020. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan sesuai.

Kota A Memiliki 500 Pemilih

Presiden Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mencontohkan, dalam rangka pencegahan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tahap lanjutan. pemilu. , perlu peningkatan kebutuhan aset dan anggaran penyelenggara pemilu Pilkada 2020, yang dimaksimalkan dengan kedatangan pemilih”, ujarnya dalam rapat/rapat tentang boros anggaran pilkada serentak tahun 2020. Batavia, Rabu (3/6/2020).

Jaga Integritas, Pps Harus Netral • Radar Jogja

Doli menambahkan, Komisi II DPR RI dan pemerintah menyepakati perlunya penambahan aset dan dana melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurut dia, hal itu akan lebih dulu memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, banyak negara yang anggarannya cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan barang dan sumber daya keuangan. “Ada yang tidak cukup. Makanya butuh tambahan dana dari negara,” ujarnya.

Doli mengatakan, untuk mencapai efisiensi dalam memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada, para peserta rapat sepakat untuk membatasi alokasi anggaran setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Dan itu harus diserahkan ke Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri sebelum menggelar rapat bersama buruh di awal sidang periode ke-4 sidang 2019/2020.

Baca Juga  Apa Yang Akan Terjadi

“Pembahasan akan lebih rinci dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Presiden Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan para pimpinan pemilihan umum”, yaitu dijelaskan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu telah sepakat untuk menyerahkan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan penyelenggara pemilu kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pasalnya, jika diserahkan pada pemilihan yang diselenggarakan, menurut dia, dikhawatirkan lambat laun akan dilanjutkan sebelum tanggal 15 Juni. KOMINFO, Sidoarjo – Hari ini, Minggu, dilaksanakan pemilihan kepala desa/Pilkades di Kegubernuran Sidoarjo. (20/12). Ada 173 desa di Kabupaten Sidoarjo yang merayakan Pilkades pada tahun yang sama. Salah satunya adalah kota tempat Pj. Bupati Sidoarjo, dr. Hudiyono, M.Si, . Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Sekitar pukul 11.00 WIB, Hudiyono dan istrinya menggunakan hak pilihnya di TPS 01. Terdapat 18 TPS di Desa Kalitengah.

Jelang Pilkada, Polres Dan Kpu Hsu Gelar Simulasi Pengamanan Tps

Pelaksanaan Pilkadis serentak di Kabupaten Sidoarjo, selain penerapan protokol kesehatan secara ketat, juga membatasi setiap TPS maksimal 500 pemilih (DPT) sesuai perintah Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran. . internal menteri nomor 141./5483/BPD tanggal 10 Desember.

Konsul, Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan, pelaksanaan Pilkad di Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan Protokol/Prokes Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Teknik eksekusinya sama dengan yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah raja dan bupati Sidoarjo kemarin. Mengharuskan penggunaan masker, mencuci tangan pakai sabun sebelum masuk TPS, mengukur suhu tubuh dengan heat gun dan menyediakan sarung tangan plastik. Pemilih kemudian diberikan surat suara untuk memilih. Pemungutan suara juga dilakukan rapid test.

Hudiyono mengatakan dari 1.384 stasi pada Pilkades tahun ini sebanyak 1.384. Jumlah ini harus sama dengan jumlah suara yang diminta oleh lembaga pemilihan tidak lebih dari lima ratus suara. Hal ini senada dengan Permendagri di Pilkadis. Mereka pergi untuk menghindari pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS.

Baca Juga  Berikut Yang Termasuk Penerapan Makna Bhinneka Tunggal Ika Adalah

“Ada 1.384 TPS di Sidoarjo, dan kami pastikan Sidoarjo memenuhi aturan TPS dengan jumlah pemilih tidak lebih dari 500 orang,” ujarnya.

Penandatanganan Pembangunan Menara Alfa Omega

Pengelola Sidoarjo yang akrab disapa Cak Hud ini melihat SDM guru TPS cukup mumpuni. Terbukti, sejak tiba di TPS hingga pencoblosan selesai, hanya butuh waktu beberapa menit. Hal ini menunjukkan pimpinan TPS sangat memahami teknis pelaksanaan Pilkadis. Dan bisa dipastikan pengelola TPS saat ini sama dengan sekarang.

“Saya melihat dari sisi SDM bagus rata-rata para pimpinan ini sudah menangani TPS Pilkada dan Pilkades,” ujarnya.

Cak Hud berharap kepala desa terpilih mendekati konsep pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, itu adalah kunci untuk memahami negara, pemerintahan dan manajemen pembangunan pemerintahan di Sidoarjo. Ia melihat kualitas SDM calon ibu kota desa saat ini sangat baik. Terbukti, 50 persen calon bupati yang ikut serta adalah tamatan SMP hingga SMA.

Di TPS 01 tempatnya bekerja. Wakil Sidoarjo Hudiyono mencoblos, ada 499 pemilih. Ada 231 pria dan 268 wanita. (sig/kominfo)

Kpu Rancang Maksimal 300 Pemilih Di Tiap Tps Pada Pemilu 2024

Mesin pendingin ruangan memiliki daya 500 watt, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sekitar 500 juta lebih harus menggunakan surat izin perdagangan skala